BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Untuk informasi klik link ini : https://lynk.id/bskkadinjakarta/
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid merespons usulan buruh kepada pemerintah agar upah minimum 2024 naik 15 persen. Menurut Arsjad, usulan tersebut perlu diukur dengan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia.
“Tantangan kita masih banyak ya, jadi kita harus melihat lagi. Kita lihat tahun depan gimana keadaannya semua,” ujar dia saat ditemui di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 Agustus 2023.
Namun, Arsjad melanjutkan, intinya yang terpenting adalah pengusaha dan buruh ini kerja sama. Kedua elemen tersebut, kata dia, ingin maju bersama, sehingga jangan sampai nantinya biaya yang dikeluarkan pengusaha juga terlalu tinggi.
“Ini kita lakukan. Makanya kita ada kerja sama antara Kadin dengan semua pihak termasuk serikat pekerja,” ucap Arsjad.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai perhitungan upah minimum dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dia mengatakan formula kalkulasi kenaikan upah minimum sudah jelas diatur dalam UU Ciptaker.
“Dasarnya itu kan ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, dengan koefisien-koefisien tertentu. Jadi perusahaan mengikuti saja dari formula itu,” ucap Shinta di sela-sela acara Apindo UMKM Merdeka Festival di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat, 28 Juli 2023.
Shinta juga mempertanyakan angka kenaikan upah 15 persen yang dituntut KSPI dan Partai Buruh. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat mempengaruhi realistis atau tidaknya tuntutan tersebut. “Kondisi sekarang juga lagi tidak mudah. Apakah angka tersebut masuk di akal, dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini?” kata dia.