| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. |
| Nomor Induk Berusaha NIB |
Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB Klasifikasi Kecil Bidang Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer KBLI 46511 atau Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan Komputer KBLI 47411 Dengan perizinan berusaha berstatus Terbit danatau tanpa catatan kekurangan dokumen apapun dan |
| Nomor Induk Berusaha NIB |
Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga KBLI 46491 Dengan perizinan berusaha berstatus Terbit danatau tanpa catatan kekurangan dokumen apapun |
|
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.
|
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Tidak pernah menerima sanksi pemutusan kontrak dari PPK di lingkungan UI dalam kurun waktu 2 dua tahun terakhir terhitung sampai dengan jadwal Penetapan Pemenang.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Laporan keuangan Tahun 2022 non audit, dengan kondisi tidak mengalami kerugian, dibuktikan dengan melampirkan Form 8A SPT Tahunan atau Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit, dengan kondisi tidak mengalami kerugian, oleh Kantor Akuntan Publik KAP yang memiliki izin usaha KAP sesuai ketentuan perundangundangan dan diregistrasi pada situs web Kementerian Keuangan danatau situs web Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, dengan Opini wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN minimal senilai 50 lima puluh persen dari nilai HPS
|
