Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. |
Izin Usaha NIB, SBU dengan KBLI |
Surat Izin Usaha Perdagangan SIUPNIB, Kualifikasi KecilMikro yang Masih Berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenangLembaga Perizinan, Memiliki izin usaha yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang- undangan NIB, SBU |
Izin Usaha NIB, SBU dengan KBLI |
1. KBLI 43304 Dekorasi Interior 2. KBLI 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya 3. SBU PB 005 Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni 4. SBU PB 004 Dekorasi Interior |
Kualifikasi Biang Usaha |
Kualifikasi Usaha Kecil |
Perizinan Lainnya |
Perizinana Lainnya dapat di lihat pada Bab LDK pada Dokumen Pemilihan |
|
Memiliki NPWP
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
Memiliki TDP atau NIB
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya) b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) KTP.
|
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
|
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Menyampaikan Surat Keterangan Alamat kedudukan Domisli UsahaKantorWorkshop dari Pememrintah Setempat
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Persyaratan Adminitrasi Lainnya dapat Dilihat Pada Bab. LDK pada Dokumen Pemilihan
|