Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme b. akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme dalam proses pengadaan ini c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, danatau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Memiliki sertifikat ISO 90012015 tentang standar internasional di bidang sistem manajemen mutu.

Memiliki sertifikat PNPME, meliputi hematologic, serologi dan urinalisa yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia ILKI.

Memiliki surat penunjukan Kementerian Tenaga Kerja untuk Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja

Memiliki sertifikat Dokter Hiperkes

Memiliki sertifikat pengujiankalibrasi terhadap alat Kesehatan yang akan digunakan dalam medical check up danatau sertifikat pengujian dari Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan KALK terhadap alat-alat laboratorium dari Kementerian Kesehatan, yaitu tidak terbatas peralatan yang disebut meliputi Hematologi, Imunologi, Kimia Darah, Alat Pemeriksaan Urin, HBA1C, Micropipette, Centrifuge, Electrocardiograph, Rontgen

Memiliki sistem administrasi database hasil tes kesehatan untuk penyimpanan historical hasil tes kesehatan dengan retensi masa berlaku database selama 2 dua tahun yang dibuktikan degan presentasi aplikasi berbasis webbase.