| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. |
| Jenis Izin |
Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi |
| SIUJPT |
MEMILIKI SIUJPT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| SPPKP |
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK |
| SKT |
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR |
| NIB |
NOMOR INDUK BERUSAHA SESUAI KBLI 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI |
| NPWP |
MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK |
|
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
|
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
|
|
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
|
|
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
|
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
|
Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
f) Koperasi dengan Koperasi.
|
|
Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
TELAH MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN PAJAK TERAKHIR
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT TAHUN 2023 YANG DITERBITKAN OLEH PENGADILAN NEGERI ATAU NIAGA
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
SURAT PERNYATAAN YANG BERSANGKUTAN DAN MANAJEMENNYA TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
SURAT PERNYATAAN YANG BERSANGKUTAN BERIKUT PENGURUS BADAN USAHA TIDAK SEDANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
SURAT PERNYATAAN YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA BADAN USAHA TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI SANKSI PIDANA
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
SURAT PERNYATAAN PIMPINAN DAN PENGURUS BADAN USAHA BUKAN SEBAGAI PEGAWAI KLPD ATAU PIMPINAN DAN PENGURUS BADAN USAHA SEBAGAI PEGAWAI KLPD YANG SEDANG MENGAMBIL CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN BAHWA DATA KUALIFIKASI YANG DIISIKAN DAN DOKUMEN PENAWARAN YANG DISAMPAIKAN BENAR, DAN JIKA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN BAHWA DATADOKUMEN YANG DISAMPAIKAN TIDAK BENAR DAN ADA PEMALSUAN MAKA DIREKTUR UTAMAPIMPINAN PERUSAHAANPIMPINAN KOPERASI, ATAU KEPALA CABANG, DARI SELURUH ANGGOTA KEMITRAAN BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF, SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM, GUGATAN SECARA PERDATA, DANATAU PELAPORAN SECARA PIDANA KEPADA PIHAK BERWENANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
|
