Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Status valid keterangan Wajib Pajak dibuktikan dengan tangkapan layar atau screenshot dari website DJP Online pada halaman Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP

Penguasaan tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau dokumen sewa atau izin lokasi atau Surat Keterangan Domisili

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta ditandatangani dan berisi

1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam

3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

4. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan

5. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

6. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara

7. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan

8. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama atau pimpinan perusahaan atau pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium atau kerja sama operasi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyetujui Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi

1 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2 Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

3 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan

4 Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2 dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyedia Jasa adalah perusahaan yang memiliki surat dukungan dari ATP atau Mdistributor resmi, dan berkedudukan di Indonesia untuk

1. Menyediakan mesin fotokopi beserta spare pxart dan bahan pakai atas peralatan yang digunakan

2. Menjamin peralatan dalam keadaan baik dan

3. Menyampaikan keterangan tahun pembuatan mesin fotokopi