| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. |
| SIUP KLASIFIKASI KECIL |
KBLI 02149 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya KBLI 2017 atau 02140 Pengusahaan Pembenihan Tanaman kehutanan KBLI 2020 Yang masih berlaku atau Telah berlaku efektif |
| Surat penetapan sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar |
Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP atau Instansi Berwenang Lainnya |
|
|
Memiliki NPWP
|
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
|
Memiliki TDP atau NIB
|
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya
;
(akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
;
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan)
;
dan
d) KTP.
|
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
|
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
;
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam
;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
;
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara
;
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi
;
dan
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
