| Izin Usaha |
|---|
| Jenis Izin |
Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi |
| Surat Izin Operasional |
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Buruh atau PPJP yang dikeluarkan Oleh Dinas atau Instansi yang berwenang |
| Surat Izin Operasional |
Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan atau BUJP yang dikeluarkan Oleh Mabes POLRI atau Surat Rekomendasi Izin Usaha bidang Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan yang masih berlaku dari Polda |
| NIB |
KBLI 80100-Aktivitas Keamanan Swasta |
|
| Memiliki TDP atau NIB |
| Memiliki NPWP |
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2020
|
| Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa |
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP. |
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
| Tidak masuk dalam Daftar Hitam |
| Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain |
| Melampirkan Bukti Kepesertaan Asosiasi Jasa Pengamanan Indonesia atau ABUJAPI |
| Memiliki Akte Pengawasan Ketenagakerjaan |
| Melampirkan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Setempat |
| Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak atau KSWP |
| Peserta tender, jika berasal dari luar kabupatenKota tasikmalaya harus melampirkan surat pernyataan memilikipernyataan bersedia membuat kantor CabangPerwakilan di Wilayah KotaKab.Tasikmalaya jika dinyatakan sebagai pemenang tender |
| Melampirkan Surat Pernyataan Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barangjasa |
| Memiliki Sertifikat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan |
