Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasrkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

Memiliki sertifikat KTA ABUJAPI yang masih berlaku

Memiliki Ijin Operasional dari POLRI masih berlaku

Sertifikat Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan Perusahaan

Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Perusahaan

Bukti pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan tiga bulan terakhir

Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan tiga bulan terakhir

Wajib Lapor Keadaan Ketenagakerjaan Keamanan di Perusahaan

Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 di Perusahaan dari Dinas yang menangani ketenagakerjaan

Memiliki Pengesahan Peraturan Perusahan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Memiliki ISO 90012015 dan hasil audit surveillance yang masih berlaku

Menyampaikan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila anggaran pada kegiatan ini tidak terealisasi, berubah, berkurang atau dibatalkan