| Izin Usaha |
|---|
| Izin Usaha |
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas KBLI 81100 atau - Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan atau Aktivitas kemanan swasta KBLI 80100 dan Konstruksi Gedung Perkantoran KBLI 41012. kualifikasi Non Kecil |
| Izin Operasional |
Memiliki Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa PekerjaBuruh |
| Izin Operasional |
Memiliki Izin operasional Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan BUJP dan salah satu Ijin Operasional lainnya Jasa Konsultasi Keamanan, Jasa Penerapan Peralatan Keamanan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Keamanan, Jasa Penyediaan Satwa yang semuanya dikeluarkan oleh Mabes POLRI, untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya yang masih berlaku. |
|
|
Memiliki TDP atau NIB
|
|
Memiliki NPWP
|
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
|
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) KTP.
|
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Sertifikat Manajemen Mutu ISO 90012015
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 2015.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Sertifikat Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 atau OHSAS 45001 2018.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Sertifikat kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dengan copy bukti pembayaran periode bulan Juli - Agustus - September 2021.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih berlaku dengan copy bukti pembayaran periode bulan Juli - Agustus - September 2021.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasrkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
