| Izin Usaha |
|---|
| SIUP |
PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA- 46691 KBLI 2020 atau PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN - 46693 KBLI 2017 atau PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA - 47725 KBLI 2020 atau PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN - 47726 KBLI 2017 atau INSTALASI MINYAK DAN GAS - 43323 |
| Surat Keterangan Domisili |
yang masih berlaku |
|
|
Memiliki TDP atau NIB
|
|
Memiliki NPWP
|
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
|
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.
|
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
|
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Upload Surat Keterangan KSWP.
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Calon Penyedia Jasa harus mempunyai aset yang mudah dicairkan liquid asset untuk kontrak paket ini. Calon penyedia jasa harus membuktikan ketersediaan liquid asset ini dalam bentuk i rekening koran bank peserta Tender untuk 3 tiga bulan terakhir atau ii line of credit perjanjian kredit yang disertai dengan surat keterangan dari Bank yang menyatakan ketersediaan dana sebesar yang dinyatakan dalam line of credit tersebut, jika ditentukan sebagai pemenang sebesar minimal Rp. 186.442.000,-
|
