Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Memiliki status Wajib Pajak yang valid, berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dibuktikan dengan menyampaikan Surat Keterangan Status Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Memiliki atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang jelas, tetap, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa milik sendiri maupun sewa, yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan, perjanjian sewa, izin lokasi, atau Surat Keterangan Domisili.

Menyetujui dan melampirkan Pakta Integritas, yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme Akan melaporkan kepada PAKPAPPKAPIP apabila mengetahui adanya indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, profesional, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Bersedia dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata, danatau pelaporan pidana apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c.

Menyetujui dan melampirkan Surat Pernyataan Peserta, yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa Badan usaha dan manajemennya tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam Pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam Keikutsertaan dalam pengadaan ini tidak menimbulkan pertentangan kepentingan Pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana Pimpinan danatau pengurus badan usaha bukan merupakan pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah, atau apabila merupakan pegawai, sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara Memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi lain yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Seluruh data kualifikasi dan dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau terdapat pemalsuan, peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata, danatau pelaporan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.