Anda berada di sini: Beranda  »  Profil  »  Berita

Detil Berita


Kadin Jakarta Minta Pengertian Pekerja Soal Pembayaran THR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai perlu adanya kelonggaran dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang masih mengalami kesulitan keuangan.

Dewi juga berharap para pekerja bisa memahami kondisi perusahaan yang saat ini masih mengalami kesulitan cash flow.

“Bila ada pengusaha yang terdampak pandemi sehingga tidak bisa beroperasi penuh selama 1 tahun atau hampir satu tahun, sehingga membuat kondisi cash flow-nya tidak baik, harapannya apabila tidak dapat membayar THR full, minta pengertian pekerja dengan hanya memberikan secara proporsional saja sesuai jumlah bulan operasional perusahaan di tahun 2020, dan jangan sampai perusahaan diberikan sanksi,” kata Diana Dewi kepada Beritasatu.com, Selasa (13/4/2021).

Diana juga berharap segala permasalahan terkait pembayaran THR dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

“Yang mengetahui kondisi perusahaan adalah pekerjanya, sehingga apabila perusahaan tidak mampu agar dilakukan musyawarah bipartit antara pemberi kerja dan pekerjanya. Untuk pemerintah juga harus memaklumi itu dengan memberikan kelonggaran, dan tidak memberi sanksi ke perusahaan yang kondisinya tidak mampu,” harap Diana.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Menaker Ida meminta THR dibayar penuh dan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," ungkapnya.

Menaker Ida menambahkan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Logo 4
Logo 6
Logo 7
Logo 8
Logo 10
Logo 11
Logo 12
Logo 13
Logo 14
Logo 15
Logo 16
Logo 1
Logo 2
Logo 3