Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
6) Koperasi dengan Koperasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Memiliki Security Clearance sebagai Mitra Kementerian Pertahanan pada Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium di RS dr. Suyoto Kemhan RI TA. 2026

Memiliki dukungan Distributor

SIUP NIB

NPWP Perusahaan

Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

SPT Tahunan

SSP minimal 3 bulan terakhir

SPPKP

Surat pernyataan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan

Surat pernyataan tidak masuk daftar hitam

Surat pernyataan minat

Surat pernyataan tunduk pada aturan

Surat pernyataan pimpinan dan pengurus bukan pegawai KLPD

Surat pernyataan dalam keadaan mamputidak pailit dan surat keterangan tidak pailit yang disahkan Pengadilan NegeriNiaga setempat

Surat pernyataan direktur yang tidak sedang menjalani pidana

Surat pernyataan bahwa data kualifikasi yang diberikan adalah benar

Surat kuasa, jika dikuasakan

Neraca perusahaan yang disahkan akuntan publik, apabila dipersyaratkan

Surat Pernyataan Garansi