Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu, 20 Mei 2026. Kadin menilai pidato tersebut memberikan arah yang jelas mengenai pembangunan ekonomi nasional, penguatan fiskal, industrialisasi, tata kelola sumber daya alam, hingga perlindungan terhadap dunia usaha.
"Kadin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto. Pesan Presiden sangat jelas: negara harus hadir, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, tetapi dunia usaha juga harus diberi ruang yang sehat untuk tumbuh, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Anindya.
Kepastian hukum dan kemudahan perizinan
Menurut Anindya, penegasan Presiden agar birokrasi tidak mengganggu dunia usaha merupakan pesan penting bagi seluruh aparatur negara. Dunia usaha, katanya, membutuhkan kepastian hukum, perizinan yang cepat, pelayanan publik yang efisien, serta iklim investasi yang sehat.
"Kadin menyambut baik arahan Presiden agar pengusaha jangan diperas, jangan diganggu, dan perizinan harus dipermudah. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan mendorong dunia usaha bergerak lebih cepat," katanya.
Ia menilai keberpihakan terhadap dunia usaha tidak berarti mengabaikan kepentingan rakyat. Dunia usaha yang sehat justru menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas basis pajak, memperkuat ekspor, dan mempercepat pemerataan ekonomi.
Tanggung jawab bersama
Anindya menyambut baik pesan Presiden bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, pekerja, UMKM, koperasi, dan masyarakat dibangun dalam semangat gotong royong. Dunia usaha, menurutnya, tidak boleh hanya menuntut tetapi juga ikut memikul tanggung jawab pembangunan.
"Para pelaku usaha dan karyawan juga perlu memahami bahwa kemajuan ekonomi membutuhkan kerja sama. Semua pihak tidak bisa hanya meminta. Pengusaha harus berinvestasi, pekerja harus produktif, pemerintah harus mempermudah, dan masyarakat harus ikut menjaga stabilitas," ujarnya.
Kadin juga menyatakan dukungan terhadap upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menutup kebocoran ekonomi nasional. "Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Pungli, perizinan berbelit, penyelundupan, under-invoicing, dan praktik curang harus diberantas karena merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan," tegasnya.
Sumber: Kadin Indonesia (kadin.id)