Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur bersama Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pembentukan TKDV di seluruh 38 kabupaten/kota rampung pada 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Laporan Kerja TKDV Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin, 23 Februari 2026.
Hingga 2025, sebanyak 22 daerah atau sekitar 60 persen telah membentuk TKDV, sementara 16 kabupaten/kota lainnya, termasuk wilayah Madura, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Blitar, masih dalam proses pembentukan.
Bonus demografi dan pengangguran lulusan SMK
Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas kepengurusan 2025-2030. Ia mencatat Jawa Timur dengan penduduk 42,09 juta jiwa tengah memasuki momentum bonus demografi. Data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,61 persen, namun pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan masih tertinggi yakni 6,78 persen.
"Jika tidak diiringi peningkatan kualitas SDM, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, penguatan kompetensi melalui pelatihan berbasis industri dan sertifikasi profesi menjadi kunci agar tenaga kerja Jawa Timur mampu terserap secara optimal," tegas Adik.
Konsolidasi lembaga sertifikasi profesi
Direktur Kadin Institute yang juga Ketua Pokja 3 TKDV Jawa Timur Nurul Indah Susanti menjelaskan arah kebijakan 2026 tidak lagi sebatas sosialisasi dan pembentukan kelembagaan, melainkan implementasi konkret strategi nasional ke strategi daerah. Pada tahap awal terdapat 60 industri yang terlibat dalam program link and match, dengan 16 di antaranya memperoleh pendampingan intensif.
Di sisi sertifikasi, Pokja 3 mengonsolidasikan sekitar 360 hingga 370 Lembaga Sertifikasi Profesi agar terintegrasi dengan kebutuhan industri, sekolah, politeknik, dan universitas vokasi. Saat ini tersedia 38 master trainer dan sekitar 700 workplace trainer, jumlah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Dari total 2.174 SMK di Jawa Timur, baru sekitar 20 persen yang terlibat aktif dalam kerja sama vokasi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan menegaskan penguatan vokasi merupakan strategi pembangunan SDM berbasis kebutuhan industri, yang berpijak pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Strategi Daerah Vokasi dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. "Dengan struktur ekonomi seperti ini, kebutuhan tenaga kerja kompeten sangat tinggi. Vokasi menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan dan menekan kemiskinan," pungkasnya.
Sumber: Kadin Indonesia (kadin.id)