Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya mendorong penguatan ekonomi umat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah dalam Sidang Pleno XII Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Mengusung tema "Penguatan Ekonomi Berkelanjutan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Internasional", Titi memaparkan bahwa kekuatan ekonomi umat Islam turut menentukan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global.
Tiga persoalan mendasar
Titi mengidentifikasi tiga hal yang masih menghambat kemandirian ekonomi nasional: konsentrasi kepemilikan modal pada segelintir pihak, kebijakan yang dinilai belum cukup memihak pelaku UMKM dan sektor ekonomi syariah, serta rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan pengusaha Muslim.
Meski demikian, ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menggembirakan sepanjang 2026. Ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama, laju inflasi terjaga di angka 2,42 persen, dan tingkat kepercayaan konsumen berada pada posisi 122,9. Namun capaian tersebut dinilai belum sejalan dengan posisi daya saing global; merujuk IMD World Competitiveness Ranking 2026, Indonesia menempati peringkat ke-48 dari 70 negara, dengan efisiensi bisnis dan mutu infrastruktur sebagai titik lemah.
Sertifikasi halal dan kapasitas UMKM
Titi menyoroti besarnya potensi ekonomi syariah nasional, mulai dari nilai aset keuangan syariah, kinerja ekspor produk halal, hingga jumlah produk bersertifikat halal yang terus bertambah. Ia menyebut pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia melalui penguatan tiga elemen utama: industri halal, sektor keuangan syariah, dan ekosistem usaha yang saling terintegrasi.
Permintaan produk halal di pasar global, menurutnya, terus menanjak. Indonesia memiliki modal kuat pada sejumlah sektor unggulan seperti modest fashion, wisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetik halal, hingga industri makanan halal.
Sebagai penopang perekonomian nasional, UMKM tercatat mempekerjakan lebih dari 120 juta orang dari sekitar 65 juta unit usaha, serta menyumbang kurang lebih 62 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Melihat skala kontribusi tersebut, Titi mendesak agar kemudahan akses pembiayaan, percepatan digitalisasi, dukungan sertifikasi halal, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dijadikan agenda prioritas.
Sumber: Kadin Indonesia (kadin.id)