Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan akan membentuk Komite Sektoral Sumber Daya Manusia Perhubungan. Komite tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat SDM di sektor transportasi. Pertemuan kedua pihak berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, pada 11 Desember 2025.
Vokasi harus sampai pada implementasi
Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji menekankan pengembangan vokasi tidak boleh berhenti pada tahap konsep. "Masih banyak kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan industri dan banyak pengajar belum memiliki pengalaman lapangan," ungkapnya. Ia menilai persoalan utama vokasi kerap berada pada regulator dan eksekutor kebijakan, sehingga diperlukan pembenahan sistem agar rangkaian input, proses, dan output vokasi menghasilkan mutu yang diharapkan.
Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Djarot Tri Wardhono memaparkan pihaknya mengelola 20 sekolah vokasi yang membutuhkan pembaruan silabus dan kurikulum agar responsif terhadap tuntutan kompetensi global. Ia menekankan pentingnya koridor regulasi, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, serta percepatan ratifikasi standar global, termasuk soal lisensi yang selama ini menjadi kendala penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Standardisasi dan sertifikasi lintas moda
Sekretaris BPSDMP Wisnu Handoko menyampaikan masih terdapat lulusan vokasi yang belum terserap industri karena ketidaksesuaian kompetensi. "Dibutuhkan standardisasi lintas moda transportasi dan harmonisasi regulasi serta sertifikasi. Kami siap untuk menyampaikan pembaruan teknis melalui forum komite sektoral nanti," katanya.
Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin Indonesia Adrianto Djokosoetono menyatakan kesiapan industri mendukung penyelarasan kapasitas SDM, dengan menekankan pentingnya link and match serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja nasional dan global. Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Indonesia Raty Ning menyoroti sertifikasi Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions yang dinilai terlalu banyak dan mahal sehingga menghambat pelaksanaan di daerah.
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Industri Kementerian Pariwisata Faisal membagikan pengalaman pembentukan Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pariwisata sebagai rujukan, yang melibatkan kementerian, asosiasi profesi, asosiasi industri, akademisi, hingga serikat pekerja, serta mencakup peninjauan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ke depan, Kadin dan BPSDMP sepakat menyusun matriks tindak lanjut bersama yang mencakup sinkronisasi program vokasi, sertifikasi, dan kebutuhan industri.
Sumber: Kadin Indonesia (kadin.id)