Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) KTP.

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak

Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang bergerak dibidang penyediaan jasa

Memiliki Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP dari Kepolisian Republik Indonesia

Surat Ijin Outsourcing dari Disnarkertrans

Penyedia jasa mempunyai Ijin Operasional Perusahaan penyedia jasa pekerja buruh dari Kementerian Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Memiliki sertifikat keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan

Memiliki sertifikat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Surat Keterangan Besaran gaji dasar untuk tenaga outsourcing yang ditawarkan tidak boleh kurang dari upah minimum Provinsi UMP tahun 2022

Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP Paspor Surat Keterangan Domisili Tinggal untuk usaha perorangan

seperti yang tercantum dalam LDK